Proposal Sukma

Birokrasi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa

Artikel ini adalah bagian dari
seri Politik

Politik

• Daftar topik politik
• Politik menurut negara
• Politik menurut administrasi wilayah negara
• Ekonomi politik
• Sejarah politik
• Sejarah politik dunia
• Filsafat politik
• Ilmu politik
• Sistem politik
o Komunisme
o Negara kota
o Kediktatoran
o Direksional
o Feodalisme
o Kerajaan
o Parlementer
o Presidensial
o Semi-presidensial
• Hubungan internasional (Teori)
• Ilmuwan politik
• Politik perbandingan
• Administrasi publik
o Birokrasi (tingkat terendah)
o Adhockrasi
• Kebijakan publik
• Pemisahan kekuasaan
• Legislatif
• Eksekutif
• Yudikatif
• Kedaulatan
• Teori perilaku politik

Sub-rangkaian
• Pemilihan umum
Sistem elektoral
Pemungutan suara
• Federalisme
• Bentuk pemerintahan
• Ideologi
• Kampanye politik
• Partai-partai politik

Portal Politik

l • b • s

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.

[sunting] Berbagai definisi birokrat
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.
Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).
[sunting] Ciri-ciri Birokrasi
Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah:
• Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis. (Administratice offices are organized hierarchically)
• Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each office has its own area of competence)
• Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. (Civil
cervants are appointed, not electe, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination)
• Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. (Civil servants receive fixed salaries according
to rank)
• Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri. (The job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant)
• Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. (The official does not own his or her office)
• Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. (the official is subject to control and discipline)
• Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. (Promotion is based on superiors judgement)
Artikel bertopik manajemen ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.



Gambaran umum publik tentang birokrasi di Indonesia adalah prosedur panjang dan berliku, ruwet, pungutan liar, dan korupsi yang mengakar. Semua itu bukan hanya merusak citra negara, tapi juga menghambat pembangunan ekonomi.
Karena itu, tak ada jalan lain, reformasi birokrasi harus dipercepat agar pemerintah mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk rakyat secara terarah, rapi, bersih, efisien, dan efektif.
Periode sibuk menjelang Pemilu 2009 bukan berarti harus mengendurkan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, melainkan justru harus dijadikan momentum untuk membukan pintu lebar-lebar bagi terselenggaranya good governance.
Parpol dan figur yang akan bertarung memperebutkan simpati publik di Pemilu 2009 harus punya visi-misi yang jelas bagi reformasi birokrasi.
Dalam konteks itu, sepatutnya didukung upaya Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Departemen Keuangan menaikkan tunjangan dan pendapatan pegawai di suatu instansi yang berhasil membenahi instansinya.
Saat ini, Kementerian PAN telah menyiapkan standar pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua instansi dan para pegawainya bisa menggunakan standar itu sebagai perangkat kerja untuk membenahi instansi.
Sampai saat ini, pemerintah baru menguji coba sistem penggajian baru berdasarkan kinerja di tiga instansi, yakni di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.
Hingga kini, pemerintah masih mengevaluasi efektivitas kenaikan tunjangan PNS di tiga instansi itu sampai akhir tahun nanti.
Jika proyek uji coba itu berhasil, ada kemungkinan jumlah instansi penikmat remunerasi bertambah. Tapi, usul tambahan itu tergantung dari kemampuan tiap instansi pemerintah dalam membenahi instansinya.
"Indonesia memerlukan birokrat yang tangguh," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sekaligus pelaksana tugas Menko Perekonomian.
Penegasan itu dikaitkan dengan krisis global yang dipicu melonjaknya harga minyak dan makanan yang juga menimpa negeri ini. Kondisi krisis niscaya memerlukan kinerja birokrasi yang proaktif, cerdas, cekatan, bersih, efektif, dan efisien. Kondisi darurat memerlukan kapabilitas, sikap, dan kecekatan.
Birokrasi yang baik bersifat melayani dan netral secara politik. Birokrasi modern belum ditemukan di Indonesia karena ruwetnya prosesi untuk mengurus segala sesuatu di dalamnya. "Birokrasi kita sejak Orde Baru sampai era reformasi ini memprihatinkan," kata Dr Eko Prasojo, profesor FISIP UI.
Jadi, sekali lagi, saatnya kini pemerintah memangkas birokrasi yang kelewat panjang dan berliku-liku. Birokrasi yang bertele-tele, makan waktu, energi, dan tentu saja rawan dijadikan sumber korupsi. Saatnya menciptakan birokrasi yang simpel, taktis, bersih, efektif, dan efisien. [I3]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !


Masyarakat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana dimana dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.
Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.
Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
[sunting] Lihat pula